Pilih Bahasa: Indonesia
BUKU

Kutu Subversif dalam Rambut Gondrong

Dianggap tak mencerminkan kepribadian bangsa dan bisa menjurus perbuatan kriminal, pemerintah Orde Baru melarang anak-anak muda berambut gondrong.
Historia
Historia
pengunjung
14.4k

PADA dekade pertama Orde Baru, ihwal rambut gondrong rupanya menjadi anasir serius dalam pemberitaan media-media Jakarta. Rambut gondrong dianggap tak mencerminkan “kepribadian bangsa.” Militer pun merasa perlu membikin kebijakan khusus untuk perkara ini. Terjadi razia di jalan-jalan. Bukan senjata yang ditenteng –modal utama saat membungkam komunisme sepuluh tahun sebelumnya, melainkan gunting! Otoritarianisme, dengan logika rust en orde ala ekonomi pembangunan, menjalar ke batas paling personal dari hak individu menentukan idealisasinya.

Dalam buku Dilarang Gondrong! Praktik kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970-an, Aria Wiratma Yudhistira mengurai persoalan ini menjadi kajian sejarah sosial yang unik dan jarang disentuh para peneliti sebelumnya. Dia menelusuri suratkabar dan majalah guna menarasikan paranoid yang melingkupi pemerintahan Soeharto.

Tahun 1970-an adalah kurun awal Soeharto memainkan perseteruan antar-elit milter dengan membiarkan kedua kaki-tangannya, Soemitro dan Ali Moertopo, bersaing. Pintu modal asing dibuka seluasnya. Para teknokrat lulusan Berkeley menduduki jabatan strategis dalam kebijakan ekonominya. Proyek “bersih lingkungan” dari “virus komunisme” diperkencang.

Di sisi lain, dunia dilanda demam hippies sebagai perlawanan budaya. Tren fashion mendapat tempatnya pada diri musisi-musisi beken selagi terjadi ketidakpercayaan yang cukup lebar di antara kaum muda terhadap kaum tua. Menyebar melalui koran, majalah, serta radio dan film-film, anak muda di kota-kota besar di Indonesia terbawa pengaruh mode macam ini. Mereka menyalurkan ekspresi kebebasan dengan membiarkan rambut tumbuh gondrong, celana berpotongan cutbrai, pakaian tampil kedodoran.

Mereka anak muda dalam pengertian sebatas pengikut gaya hidup. Namun, ada sekelompok anak muda, umumnya mahasiswa, yang makin muak dengan arah pemerintahan Orde Baru. Ironisnya, mereka merupakan pendukung awal Orde Baru yang menjatuhkan kekuasaan Sukarno. Mereka melawan korupsi. Mereka melawan militer. Mereka melawan fusi politik. Mereka juga menentang proyek Taman Mini Indonesia Indah yang diusulkan Tien Soeharto.

Pengertian “pemuda” di kurun ini dicitrakan sebagai golongan yang mengkhawatirkan. Para pejabat di Jakarta melihat tindak-tanduk pemuda sudah di luar hasrat impian orang tua. Ada debat opini dalam suratkabar. Ini sungguh berkebalikan dengan dinamika yang terjadi pada awal kemerdekaan –yang digambarkan begitu apik oleh Benedict Anderson dalam Revolusi Pemuda. Penyosokan pemuda berambut gondrong, dengan pakaian informal, bicara blak-blakan, dalam revolusi fisik merupakan anasir patriotik. Singkat kata, identifikasi pemuda pada 1970-an melanggar pakem kekuasaan Orde Baru, dengan gaya Jawanisme –pengertian bahwa pemerintah adalah “bapak” sementara warga sipil adalah “anak-anaknya”. Politik berubah menjadi kredo personal para penguasa.

Para bedinde Orde Baru mulai risih terhadap hal-hal yang berbau urakan. Pada 1971, artis-artis berambut gondrong dilarang tampil di TVRI. Pelan-pelan, larangan ini menyebar ke gedung-gedung pemerintahan, sekolah, kampus, serta tempat publik.

Institusi militer yang mula-mula memberlakukan larangan tertulis. Pada 15 Januari 1972, Jenderal Soemitro, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, menginstruksikan kepada bawahannya agar “menyelamatkan pertumbuhan atau perkembangan kehidupan pemuda-pemudi remaja kita.” Ia diperkuat oleh instruksi Presiden Soeharto, merangkap Panglima ABRI, agar Kepala Staf Angkatan dan Kapolri, serta institusi di bawahnya, “membubarkan perkumpulan anak-anak muda dari keluarga di lingkungan ABRI.” Tujuannya, “mencegah timbulnya pengaruh” yang dapat “merugikan nama baik ABRI di mata masyarakat.” Eufemismenya adalah menghindari “anak-anak muda” tak terlibat “kegiatan yang menjurus perbuatan kriminal.”

Kuasa atas tubuh pria kian menjadi-jadi setelah Soeharto mengirimkan radiogram agar anggota ABRI dan karyawan sipil yang bekerja di lingkungan militer beserta anggota keluarga mereka untuk tidak berambut gondrong. Akhirnya, pada 1 Oktober 1973, Jenderal Soemitro mengeluarkan pernyataan dalam acara bincang-bincang di TVRI: “Rambut gondrong membuat pemuda menjadi onverschillig alias ‘acuh tak acuh’.” Batas waktunya 5 Oktober, hari ulangtahun ABRI. Alhasil, anak-anak dari keluarga polisi dan militer beramai-ramai mencukur rambut.

Ini semua terjadi sebelum meletus Peristiwa 15 Januari 1974, atau dikenal dengan Peristiwa Malari, yang menjadi titik-balik bagi gerakan pemuda pendukung awal Soeharto.

Buku ini mengisi celah kosong akan literatur gejala diktatorsip Orde Baru, dengan mengambil sudut paling sempit dan elementer. Dirigisme “ekonomi sebagai panglima” tak cuma menyumbat saluran politik dan kebebasan ideologi, tapi juga menjangkau hal-ihwal sepele berupa rambut kepala. Sayangnya, terlalu banyak informasi background yang ditebarkan Aria Wiratma Yudhistira, penulis buku ini, mengingat studinya demi kepentingan skripsi dan tak mengalami perubahan signifikan untuk kepentingan bacaan buku. Bangunan cerita dibuat melingkar dan tebal guna menuju bagian khusus menyangkut langsung kebijakan larangan rambut gondrong.

Sesungguhnya, satu dekade kemudian, sikap kebencian militer Orde Baru pada kuasa atas tubuh tak sepenuhnya menghilang. Hampir setiap hari ditemukan mayat bertato dengan luka tembak. Tato dianggap sinyalemen subservif. Usai Soeharto tumbang, seiring menguatnya wacana syariat Islam, giliran warga sipil yang mendominasi, dan dampaknya tak kalah serius bagi kebebasan individu.

 
Terpopuler di Historia 
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 33 Tahun 3
Kejahatan Perang Belanda
Kisah ini kami hadirkan bukan untuk mengaburkan batas sikap tentang apa makna menjajah dan dijajah. Kami ingin membahas apa yang..
 
Komentar anda
Historia
Historia