Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 1

Film, Teror Negara dan Luka Bangsa

Sejak awal berkuasa, militer memahami kekuatan film sebagai alat propaganda.
 
Film Pengkhianatan G30S/PKI (1984).
Historia
pengunjung
5.6k

DUNIA mencatat pembantaian 1965-1966 sebagai salah satu peristiwa paling biadab dalam sejarah modern. Tetapi di negerinya sendiri, peristiwa itu lenyap dari buku teks sejarah dan diskusi publik. Mayoritas generasi pelaku, korban dan saksi-mata cenderung bungkam. Dua generasi pasca-1965 menjadi korbannya. Mereka menderita buta-sejarah tentang masyarakat sendiri, walau bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Dalam kebutaan, berkali-kali mereka gagap, atau ikut-ikutan kalap, ketika berkorbar militansi kebencian dan kekerasan komunal dalam skala yang sulit dicari duanya sebelum 1965.

Tulisan ini menengok kembali sejarah terorisme negara sejak 1965, dan pentingnya peran film dalam sejarah tersebut. Juga akan mencatat beberapa upaya sineas pasca-1998 untuk menggugat sejarah 1965 yang sengaja dikubur hidup-hidup atau dipalsukan oleh negara.

Bukan Kudeta Terselubung?

Jumat malam, 4 Nopember 1988, sejumlah pejabat tinggi negara menemani Presiden Soeharto menyaksikan pemutaran-awal film Djakarta 1966 di Istana Negara. Film itu berkisah tentang lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Dalam pidatonya, Soeharto berkali-kali menyakinkan hadirin, mungkin juga dirinya sendiri, bahwa Supersemar bukan "kup militer terselubung yang dilakukan TNI . . . Sama sekali tidak pernah dan tak akan terjadi TNI melakukan kup untuk merebut kekuasaan dalam pemerintahan." Film sepanjang 3 jam 20 menit itu diproduksi lembaga negara (Pusat Produksi Film Nasional, PPFN) dengan tujuan "menghilangkan citra seolah-olah militer pernah mengkup Bung Karno," tulis Kompas, 6 November 1988.

Untuk kita kini, yang layak ditanyakan bukan apa yang terjadi di Jakarta tahun 1966 tapi kenapa 22 tahun kemudian Suharto merasa perlu menyatakan sanggahan dan pembelaan diri? Mengapa pesan serius itu disampaikan lewat film?

Supersemar ditandatangani Presiden Sukarno di Bogor, setelah ia mengikuti saran penasehatnya untuk menjauh dari ancaman serbuan militer terhadap istana Jakarta. Dalam keadaan terasing dan menderita tekanan dari dalam dan luar negeri, Sukarno menerima kunjungan Mayjen TNI M. Panggabean, Mayjen TNI B. Rachmat, Brigjen TNI A. Machmud, dan Brigjen TNI M. Yusuf di Istana Bogor. Kunjungan itu menghasilkan Supersemar, yang memberi wewenang Mayjen Soeharto untuk memulihkan keamanan, melaksanakan kebijakan Presiden Sukarno, serta menjaga keamanan pribadi Presiden Sukarno.

Soekardjo Wilardjito, saksi-mata dalam pertemuan di Bogor itu menyaksikan Sukarno dipaksa menanda-tangani Supersemar di bawah todongan senjata Mayjen TNI M. Panggabean dan Mayjen TNI B. Rachmat. Saat itu Wilardjito, letnan dua dan perwira jaga istana Bogor. Dia mendampingi Sukarno menerima empat tamunya. Ketika Sukarno ditodong senjata, ia mencabut senjata sendiri, berusaha membela Sukarno. Tetapi Sukarno mencegahnya. Presiden memilih menandatangani surat yang sebelumnya ditolaknya karena berkop surat militer, bukan kepresidenan.

Keesokan malamnya Istana Bogor dibersihkan petugas militer. Soekardjo ditahan selama 14 tahun dan disiksa hingga cacat fisik. Ia pernah diadili dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong. Namun, Pengadilan Negeri Yogyakarta (November 2006) dikuatkan Mahkamah Agung (Agustus 2007) menyatakan Soekardjo tidak bersalah (Koran Tempo, 25 Juni 2008).

Hingga hari ini, naskah asli Supersemar dinyatakan hilang (Asvi Warman Adam, Kompas, 11 Maret 2010) Terlepas sejauhmana kesaksian Soekardjo lengkap dan benar, Soeharto menggunakan Supersemar bertolak belakang dari niat Sukarno. Menurut seorang yang mengaku anti-Komunis, "Supersemar menjadi legitimasi pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto... Ia langsung melarang Partai Komunis Indonesia dan segera -- tanpa menghiraukan protes Presiden Soekarno -- menangkap sekitar 12 menteri Kabinet 100 Menteri, lalu membentuk kabinet baru. Sejak tanggal itu kekuasaan efektif di negara RI terletak di tangan Soeharto" (Franz Magnis-Suseno, “45 Tahun Supersemar”, Kompas 11 Maret 2011).

Sehari setelah menerima Supersemar, Partai Komunis Indonesia (PKI) dinyatakan terlarang. Padahal sehari sebelumnya, PKI masih menjadi partai sah dan terbesar di Indonesia, dan partai komunis terbesar ketiga di dunia. Supersemar dijadikan alat pembenar bagi pembantaian PKI dan berkat Supersemar pula Suharto menjadi diktator militer Indonesia selama 32 tahun.

Dua Generasi Absurd

Sejak itu tersebar propaganda besar-besaran bertema "Pengkhianatan G-30-S/PKI". Kehidupan sosial diatur oleh sebuah kerangka logika dan retorika absurd, yang dari waktu ke waktu menjungkirbalikan norma politik negara, sistem pendidikan dan pengetahuan umum di sekolah dan media massa, juga kehidupan sehari-hari.

Pembantaian terhadap PKI dikisahkan sebagai penumpasan terhadap "partai terlarang", padahal mereka sudah dibantai setengah tahun sebelum dilarang (sebelum 11 Maret 1966). Sejumlah menteri kabinet negara dan para pendukung setia Sukarno ditahan dan diadili rezim Orde Baru dengan tuduhan absurd, yakni memberontak terhadap pemerintahan yang mereka pimpin sendiri! Presiden Sukarno dikenai tahanan rumah, hingga meninggal dalam keadaan merana.

Kisah kejahatan tiada tara tahun 1965-1966 terhadap korban yang dituduh "komunis", disebar-luaskan secara terbalik sebagai kisah kejahatan, pengkhianatan, dan pemberontakan komunis. Para pembunuhnya menampilkan diri sebagai korban kejahatan komunis, atau pahlawan yang berhasil menumpas komunis.

Pada 30 September 1965 beberapa gelintir perwira militer menengah yang menamakan diri Gerakan 30 September, menculik dan membunuh tujuh perwira tinggi. Setelah pasukan Suharto menumpas Gerakan ini, disebar-luaskan propaganda bahwa gerakan itu mewakili PKI. Pimpinan dan anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang berafiliasi pada PKI ditahan, diperkosa, dan disiksa. Tetapi dalam koran tentara, sejarah resmi, museum Lubang Buaya dan filmPengkhianatan G-30-S/PKI, para korban itu digambarkan sebagai kaum tidak bermoral yang mencincang mayat tujuh jendral. Hasil otopsi resmi dokter yang diangkat Suharto sendiri menyatakan tidak ada mayat di Lubang Buaya yang disayat-sayat.

Banyak orang secara tidak sengaja ikut terbunuh atau terpenjara bersama puluhan ribu yang lain. Tidak penting apakah ada atau tidak kaitan mereka dengan Gerakan 30 September, semuanya divonis bersalah dengan stigma "terlibat G-30-S/PKI". Yang lebih absurd, sanak keluarga dan anak-cucu mereka yang belum lahir sudah dikutuk hukuman sipil dengan stempel stigma "terlibat G-30-S/PKI".

Yang menjadi korban absurditas ini bukan hanya PKI dan keluarganya, tetapi akal-sehat dua generasi warga bangsa pasca-1965. Bertubi-tubi selama 30 tahun mereka menjadi bulan-bulanan banjir propaganda, indoktrinasi, fitnah, penipuan sejarah, pembodohan dan teror negara (Ariel Heryanto, State Terrorism and Political Identity In Indonesia: Fatally Belonging).

Sejak tahun 1980-an saya mencatat puluhan kasus absurd, akibat propaganda anti-komunisme yang kebablasan. Contohnya, pertengahan 1995 sebuah mainan anak-anak meresahkan masyarakat Pemalang, Jawa Tengah. Mainan itu balon berbentuk seperti palu. Bila balon ini dipukulkan ke benda keras, menurut telinga petugas keamanan, bunyinya "Arit". Jadilah "palu-arit", lambang PKI. Buru-buru pemerintah daerah menyatakan balon mainan anak itu sebagai barang terlarang (Suara Merdeka, 18 Maret 1995).

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
Film Pengkhianatan G30S/PKI (1984).
Film Pengkhianatan G30S/PKI (1984).