Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 2

Kitab Mujarab Bagi Pelupa

Sebuah buku yang mengajak orang Indonesia tetap ingat Orde Baru.
 
Judul: Teror Orde Baru : Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981 | Penulis: Julie Southwood, Patrick Flanagan | Penerbit: Komunitas Bambu | Terbit: 2013 | Tebal: XXXIX + 366 |
Foto
Historia
pengunjung
24.8k

Pada bagian kedua, penulis membedah anatomi penguasa Orde Baru di era awal berdirinya. Menurut Julie dan Patrick, kekuasaan Orde Baru berporos pada tentara, melalui berbagai organisasi teritorialnya sampai ke tingkat pendesaan. Sebagai rezim yang totaliter, Orde Baru juga mengandalkan kekuatan organisasi keamanan dan intelijennya untuk mengontrol setiap sektor kehidupan warga. Kopkamtib yang didirikan sejak 1965 selama bertahun-tahun menjadi lembaga superbodi yang bisa memotong potensi ancaman bagi rezim. Keberadaan Kopkamtib membuat Indonesia dapat dipandang sebagai negara keamanan-militer de facto di bawah undang-undang darurat militer (hlm. 69).

Selain Kopkamtib, buku ini juga menyorot peran Badan Kordinasi Intelijen (Bakin) yang dipimpin oleh Jenderal Yoga Soegama. Lembaga ini secam dinas pengawasan politik di zaman kolonial yang bertugas mengawasi kegiatan politik sipil. Dengan demikian penguasa bisa memantau apa saja yang tengah terjadi di kalangan politikus sipil.

Untuk mendukung mesin-mesin politik-militer itu bekerja, sejumlah lembaga usaha didirikan oleh militer Orde Baru. Cikal bakal kelompok usaha join tentara-pengusaha Tionghoa ternyata memang berawal jauh ke belakang, sejak masa-masa awal kemerdekaan. Pada masa awal pembentukan Orde Baru, pondasi yang telah berdiri itu semakin dikukuhkan menjadi bangunan kerjasama yang lebih masif dalam bidang bisnis. Kegiatan bisnis militer disalurkan melalui para pemodal yang memiliki banyak perusahaan swasta – dijalankan oleh keluarga-keluarga yang berpengaruh di Indonesia – di antaranya kerajaan bisnis keluarga Soeharto, Ibnu Sutowo dan Sultan HB IX (hlm. 71).

Dengan struktur kekuasaan militer yang begitu kuatnya, Orde Baru tampil sebagai bangunan kekuasaan monolitik yang sulit untuk ditaklukan. Tak hanya mengontrol politik, menguasai sektor ekonomi dan memata-matai rakyatnya sendiri, penguasa Orde Baru pun merekayasan peristiwa (baca: sejarah) demi legitimasi kekuasaannya. Dalam buku ini, rekayasa peristiwa itu dibahas sebagai kejahatan pertama yang dilakukan oleh Orde Baru (hlm. 79).

Rekayasa versi sejarah peristiwa 1965 yang serta merta menjadikan PKI sebagai musuh bersama seakan meroketkan nama Soeharto sebagai penyelamat bangsa dari jurang kehancuran. Propaganda rezim Orde Baru sebagai penyelamat Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan komunisme telah berhasil membuat mayoritas orang percaya dan patuh pada penguasa. Propaganda memiliki arti penting di dalam proses konsolidasi (hlm. 99).

Buku ini memfokuskan perhatian pada Kopkamtib, lembaga politik militer yang seringkali berfungsi sebagai jurumudi hukum penguasa. Hukum ditafsirkan berdasarkan kehendak yang berkuasa. Seluruh sistem kekuasaan dikendalikan dan diawasi jaringan keamanan-intelijen, khususnya Kopkamtib (hlm. 104). Kopkamtib berhak menyensor pers. Menafsirkan sendiri apa-apa saja yang dianggap berbahaya bagi “stabilitas keamanan nasional”.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
Judul: Teror Orde Baru : Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981 | Penulis: Julie Southwood, Patrick Flanagan | Penerbit: Komunitas Bambu | Terbit: 2013 | Tebal: XXXIX + 366 |
Foto
Judul: Teror Orde Baru : Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981 | Penulis: Julie Southwood, Patrick Flanagan | Penerbit: Komunitas Bambu | Terbit: 2013 | Tebal: XXXIX + 366 |
Foto