DIDIRIKAN pada 20 Mei 1602, VOC baru memiliki tempat permanen di Batavia pada 1619. VOC membangun pelabuhan, galangan kapal, gudang-gudang pusat perdagangan, serta pusat pemerintahan dan administrasi.
Sejak itu, Batavia menjadi pemerintah pusat VOC di Asia, di mana terdapat gubernur jenderal dan anggota Raad van Indie (Dewan Hindia) yang dalam dokumen-dokumen biasanya disebut Hoge Regering (Pemerintah Agung).
Lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan rumah-rumah para pegawai Kompeni, dari yang berpangkat paling tinggi sampai paling rendah, semuanya terpusat dalam kompleks yang dijaga ketat, yaitu Kastil atau Benteng Batavia. Berikut ini struktur pemerintahan VOC beserta lembaga-lembaga pemerintahan kota Batavia.
Heeren Zeventien (Dewan XII)
Petinggi-petinggi VOC yang bermarkas di Amsterdam Belanda. Dewan ini memiliki kekuasaan menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan VOC, termasuk urusan pemilihan gubernur jenderal. Sebagai pemegang saham terbesar, kamar dagang Amsterdam memiliki wakil terbanyak yaitu delapan orang. Sisanya diisi oleh perwakilan pemegang saham dari kamar dagang Rotterdam, Delft, Enkhuysen, Zeeland, dan Hoorn.
Hoge Regering (Pemerintah Agung)
Didirikan dengan pengangkatan Pieter Both menjadi pemimpin tertinggi VOC di Asia dengan pangkat gubernur jenderal pada 1609. Both membentuk dewan penasihat (Raad van Indie atau Dewan Hindia). Secara bersama, gubernur jenderal dan Raad van Indie merupakan Hoge Regering (Pemerintah Agung, pucuk pimpinan VOC di Asia).
Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Agung didampingi sekretariat umum (Algemene Secretarie) yang dibantu seorang juru tulis berpangkat opperkoopman (saudagar besar), beberapa juru tulis biasa dan juru tulis luar biasa.
Pemerintah Agung juga tergantung pada direktur jenderal (directeur general), yang bertanggung jawab atas bagian logistik, transpor, serta perdagangan dan pelayaran kapal seluruh perusahaan VOC di Asia. Pejabat tinggi penting di bawahnya adalah kepala pembukuan (boekhouder-generaal) yang menyusun jurnal umum (generaal journaal) dan buku kas induk umum (generaal grootboek); dan penilik umum (visitateur-generaal) yang bertugas memeriksa buku-buku dan administrasi keuangan di Asia.
Gubernur Jenderal (1610–1801)
Pemimpin Pemerintah Agung yang memegang kendali kebijakan-kebijakan VOC di Hindia Timur. Dia salah satu anggota Raad van Indie yang dicalonkan untuk kemudian disetujui atau ditolak oleh Heeren XII. Berikut ini 33 gubernur jenderal VOC yang pernah memerintah.
Pieter Both (memerintah 1610–1614), Gerard Reynst (1614–1615), Laurens Reael (1616–1619), Jan Pieterszoon Coen (1619–1623), Pieter de Carpentier (1623–1627), Jan Pieterszoon Coen (1627–1629), Jacques Speczx (1629–1632), Hendrik Brouwer (1632–1636), Antonio van Diemen (1636–1645), Cornelis van der Lijn (1645–1650), Carel Reyniersz (1650–1653), Joan Maetsuycker (1653–1678), Rijcklof van Goens (1678–1781), Cornelis Speelman (1681–1684), Joannes Camphuys (1684–1691), Willem van Outhoorn (1691–1704), Joan van Hoorn (1704–1709), Abraham van Riebeeck (1709–1713), Christoffel van Swoll (1713–1718), Henricus Zwaardecroon (1718–1725), Mattheus de Haan (1725–1729), Diederik Durven (1729–1732), Dirk van Cloon (1732–1735), Abraham Patras (1735–1737), Adrian Valckenier (1737–1741), Johannes Thedens (1741–1743), Gustaaf Willem Baron van Imhoff (1743–1750), Jacob Mossel (1750–1761), Petrus Albertus van der Parra (1761–1775), Jeremias van Riemsdijk (1775–1777), Reynier de Klerk (1777–1780), Willem Arnold Alting (1780–1797), dan Pieter Garardus van Overstraten (1797–1801).
Raad van Indie (Dewan Hindia)
Awalnya beranggota lima orang, bertambah menjadi sembilan orang pada 1617. Para anggotanya biasanya merangkap jabatan dalam lembaga-lembaga lain di Batavia. Dewan ini bertugas mendampingi gubernur jenderal dalam semua urusan, dan dalam kepemimpinan umum di bidang perdagangan, peperangan, dan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan peradilan semua perkara perdata dan pidana.
Raad van Justitie (Dewan Peradilan, 1620–1809)
Lembaga peradilan tertinggi di wilayah kekuasaan VOC. Semua anggotanya –berjumlah sembilan orang sejak 1661– adalah pegawai VOC yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Agung. Ketuanya merangkap anggota Raad van Indie. Lembaga ini menangani perkara-perkara yang melibatkan VOC atau pegawai-pegawainya, baik perdata maupun pidana; begitu juga perkara-perkara yang melibatkan warga Eropa dan Asia. Lembaga ini juga menjadi instansi naik banding bagi perkara-perkara perdata yang telah disidangkan dalam College van Schepenen (pengadilan bagi golongan swasta), dan bagi perkara-perkara yang telah ditangani dalam pengadilan di luar Batavia.
Hoge Commissie (Komisi Tinggi, 1791–1799)
Dua komisaris umum (commissaris general) untuk wilayah Hindia Belanda diangkat pada 1791. Tugasnya membentuk komisi khusus di Batavia bernama Komisi Tinggi (Hoge Commissie), yang harus memeriksa dan menyelesaikan pelbagai ketidakberesan di bidang administrasi. Komisi ini diberi kuasa memecat pegawai-pegawai korup dan menyerahkan mereka untuk diadili atau mengirim mereka kembali ke negeri Belanda. Di samping itu, komisi ini dikuasakan sepenuhnya untuk mengikat kontrak-kontrak dengan raja-raja dalam wilayah VOC.
Baca juga:
Sepuluh Fakta Tentang VOC yang Belum Banyak Diketahui Orang
Lembaga-Lembaga Pemerintahan Kota Batavia
College van Schepenen (1620–1809)
College van Schepenen disebut juga Schepencollege, Schepenbank, atau Magistraat. Semula anggotanya dua pegawai VOC, tiga warga swasta, dan seorang kapitan Tionghoa sebagai anggota luar biasa. Anggotanya terus ditingkatkan sampai sembilan orang pada 1679.
Lembaga yang berkantor di Stadhuis (balaikota) ini berwenang menangani semua perkara perdata dan pidana yang melibatkan warga bebas seperti orang Asia di Batavia, mengurusi administrasi kota, mencalonkan anggota baru untuk dipilih Pemerintah Agung, memilih anggota lembaga-lembaga kota lainnya (seperti lembaga urusan kesehatan dan anak yatim-piatu, pendidikan dan agama, dan lain-lain). Pada abad ke-18, lembaga ini makin menaruh perhatian pada pekerjaan umum (infrastruktur dan jembatan-jembatan) serta pelbagai urusan kota. Lembaga ini juga mengurus harta peninggalan orang Tionghoa, registrasi serah terima harta tidak bergerak dan budak-budak, serta menangani persoalan hukum seluruh penduduk sipil.
College van Weesmeesters atau Weeskamer (Dewan Pengurus/Balai Yatim Piatu, 1624–1885)
Mula-mula dewan ini beranggota 3-4 orang, menjadi tujuh orang pada 1670. Dewan ini bertugas mengurus kepentingan anak yatim dan yatim-piatu selama mereka belum akil balig, serta mengelola harta peninggalan tidak terurus orang-orang Eropa. Di daerah tropis, banyak orang Eropa meninggal pada usia relatif muda, lalu pihak yang ditinggal mati kawin lagi. Dewan ini menjaga agar anak yang lahir dari perkawinan sebelumnya tidak kehilangan warisan mereka.
College van Heemraden (1664–1809)
Awalnya lembaga ini beranggota empat orang, menjadi tujuh orang (1672) dan sembilan orang (1685). Lembaga ini baru berjalan penuh pada 1684 setelah wilayah-wilayah di luar tembok Batavia (ommelanden) berhasil dikuasai. Lembaga ini bertugas membangun infrastruktur dan merawatnya, mengatur pengolahan tanah, mengeluarkan izin industri, dan memungut pajak.
College (van Commisarissen) van Huwelijks en Kleine Gerechtszaken (Dewan [Komisaris] Urusan-Urusan Perkawinan dan Perkara Pengadilan yang Ringan, 1656–1812)
Pada 1632 Pemerintah Agung menentukan bahwa untuk seterusnya para anggota College van Schepenen akan merangkap komisaris urusan-urusan perkawinan. Dari anggota badan itu, dua orang menangani perkara-perkara perkawinan, sedangkan dua orang lagi bertugas menyelesaikan perkara-perkara hukum ringan, yaitu perkara-perkara yang hukuman denda maksimal 100 real, serta segala tuntutan hukum sipil yang menyangkut pelecehan, pertengkaran mulut, perkelahian, luka-luka, dan sebagainya.
College van Boedelmeesters van Chinese en Andere Onchristen Sterfhuizen Atau Boedelkamer (Dewan Pengelola/Balai Harta Peninggalan Orang Cina dan Orang Bukan Kristen Lain, 1640–1885)
Di rumah duka orang Tionghoa sering timbul kericuhan akibat penipuan atau penggelapan uang. Pemerintah Agung mengatur penyelesaian warisan orang Tionghoa dengan ketat. Dewan ini, yang terdiri atas dua orang Belanda dan dua orang Tionghoa, bertugas mengawasi penyelesaian itu. Di kemudian hari, wilayah kegiatan mereka mencakup juga rumah duka penduduk Asia lainnya.
Wilayah Kekuasaan VOC
VOC membangun markas besarnya atau pemerintahan pusat untuk Timur Jauh (Asia) di Batavia pada 1619. Demi ekspansi dan monopoli perdagangan, VOC melakukan ekspedisi militer menundukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara.
VOC berhasil menguasai wilayah kekuasaan kerajaan Mataram: Karawang, Priangan, Semarang, Cirebon, Madura, seluruh daerah pantai utara Jawa, dan ujung timur Jawa dari sebelah timur Malang sampai Banyuwangi termasuk Blambangan; Sulawesi, Makassar, Nusa Tenggara (1667); Gorontalo, Limboto, Minahasa, dan Sangir-Talaud (1677); Ternate, Tidore, dan Bacan di Maluku dan Ambon (1683); serta Banten (1683).
Kapitan
Baik di dalam tembok kota Batavia ataupun di ommelanden, kampung-kampung dibuat oleh VOC berdasarkan kesukuan. Mereka yang datang dan didatangkan VOC mengatur kehidupannya masing-masing dengan dipimpin oleh seorang pemimpin kampung sesuai etnis masing-masing yang ditunjuk VOC. Para pemimpin kampung terutama yang mengurusi soal keamanan dan soal administrasi kampung disebut kapitan.
Kampung-kampung di wilayah Batavia dipimpin Kapitan Tionghoa, Moor, Arab, dan Melayu; serta kapitan pribumi: kapitan Ooster-Javanent, Wester-Javanen, Sumbawa, Mandar, Ambon, Bugis, Makassar, Buton, Bali, dan peranakan Tionghoa.
Kapal-kapal VOC
Pada abad ke-17, VOC melepas 1.700 kapal dan 3.000 lebih kapal pada abad ke-18. Dalam kurun waktu 1602–1700 kapal-kapal tersebut membawa 317.000 orang ke Asia, sedangkan dari 1700–1795 meningkat menjadi 655.000 orang. Jumlah pengeluaran untuk equipage (pembuatan dan pelengkapan kapal-kapal serta dana dan barang-barang yang dikirim ke Asia) mencapai 370 juta gulden dalam kurun 1640–1700, dan meningkat jadi 1.608 juta gulden selama kurun 1700–1795. Dalam periode sama, nilai beli barang-barang yang dibawa kembali oleh kapal-kapal dari Asia berjumlah masing-masing 205 juta gulden dan 667 juta gulden. Dalam kurun waktu tersebut pertama, hasil penjualan barang-barang itu berjumlah 577 juta gulden, sedangkan dalam periode kedua 1.633 juta gulden.*
Naskah: Annisa Mardiani dan Hendri F. Isnaeni
Sumber: F.S. Gaastra, “Organisasi VOC”, terjemahan Syahrita Chairaty Kasim dan Th van den End diakses dari sejarahnusantara.anri.go.id.; Hendrik E. Niemeijer, “Pengurus Pusat VOC dan lembaga-lembaga pemerintahan kota Batavia (1619–1811) –sebuah pendahuluan, terjemahan Th van den End” diakses dari sejarah-nusantara.anri.go.id.; Mona Lohanda, Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia, (Masup Jakarta, 2007).
Majalah Historia No. 22 Tahun II 2015