Budayawan Betawi Ridwan Saidi kembali membuat geger. Setelah sebelumnya menyebut Sriwijaya fiktif, kali ini giliran kerajaan di Jawa Barat yang disasar. Dalam video unggahan kanal YouTube “Macan Idealis”, Babe, panggilan akrab Ridwan Saidi, menyebut jika di Ciamis tidak ada kerajaan. Menurutnya daerah Ciamis tidak memiliki indikator eksistensi adanya kerajaan, yakni indikator ekonomi.
Babe mempertanyakan sumber penghasilan Ciamis untuk pembiayaan kerajaannya, mengingat daerah itu tidak memiliki pelabuhan dagang. Ia juga meragukan sumber-sumber tentang Ciamis yang sudah ditemukan, seperti bekas bangunan dan punden berundak. Hal tersebut, kata Babe, perlu diteliti karena bisa jadi itu bekas bangunan biasa atau hanya Kabuyutan (tempat berkumpul) saja.
“Sunda-Galuh saya kira agak keliru penamaan itu, karena Galuh artinya ‘brutal’,” ucapnya.
Ucapan Babe itu mendapat tanggapan yang beragam. Kalangan masyarakat Sunda, khususnya warga Ciamis, merasa pernyataan itu keliru. Ridwan Saidi dianggap telah menyebarkan informasi yang salah tentang sejarah. Mereka meminta Babe menarik ucapannya dan segera meminta maaf kepada masyarakat Ciamis.
Baca juga: Membantah Sriwijaya Fiktif
Namun pada unggahan lain (14 Februari 2020), Ridwan Saidi mencoba mengklarifikasi ucapannya tentang sejarah Ciamis dan kerajaan Galuh. Ia membuka percakapan di dalam video tersebut dengan permintaan maaf atas kegaduhan yang dibuatnya.
“Saya tidak bermaksud membuat sensasi sejarah, tapi rekonstruksi sejarah. Kalau ini membuat heboh sementara pihak ya saya minta maaf, karena memang begitulah perjuangan untuk merekonstruksi sejarah dalam rangka persatuan Indonesia dan dalam rangka memotivasi generasi baru untuk maju ke depan menghadapi tantangan zaman,” ucapnya.
“Tetapi terus terang, kutipan dari (kamus) Armenian-English itu ga bisa saya ubah,” lanjut Ridwan Saidi. “Mengenai arti Galuh itu.”
Lantas apakah ucapan Ridwan Saidi tentang Galuh itu benar adanya?
Membuktikan Keberadaan Galuh
Pada 1970-an, para sejarawan yang tergabung dalam Tim Peneliti Sejarah Galuh berhasil mengumpulkan informasi terkait kedudukan Galuh dalam narasi sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dalam laporan tahun 1972, Galuh Ciamis dan Tinjauan Sejarah, tim peneliti tersebut berhasil mengumpulkan nama-nama kerajaan yang masih berkaitan dengan Galuh.
Menurut Mumuh Muhsin Z, dalam Ciamis atau Galuh, kata “galuh” secara bahasa mengandung tiga makna. Pertama, kata galuh berasal dari bahasa Sansekerta galu, yang berarti “permata yang paling baik”. Kedua, kata galuh berasal dari kata aga, berarti “gunung” dan lwah, berarti “bengawan, sungai, laut”. Ketiga, kata galuh bisa dimaknai juga galeuh (bahasa Sunda) yang berarti “bagian di dalam pohon yang paling keras”.
"Arti-arti kata tersebut jelas sangat simbolis dan sarat muatan makna yang sangat dalam,” ucap sejarawan dari Universitas Padjadjaran itu.
Ada lebih dari 10 nama kerajaan yang terkait dengan Galuh. Lokasinya pun tidak hanya di Jawa Barat sebagai daerah yang diyakini sebagai wilayah kekuasaan kerajaan Galuh. Berikut beberapa di antaranya: Kerajaan Galuh Sindula, berlokasi di Lakbok, ibukota Medang Gili; Kerajaan Galuh Rahyang, berlokasi di Brebes, ibukota Medang Pangramesan; Galuh Kalangon, berlokasi di Roban, ibukota Medang Pangramesan; Galuh Lalean, berlokasi di Cilacap, ibukota Medang Kamulan; Galuh Pakuan, ibukota di Kawali; Galuh Kalingga, Galuh Tanduran, dan sebagainya.
Baca juga: Dayo, Pusat Kerajaan Sunda Terakhir
Berdasar informasi tersebut para peneliti meyakini jika Galuh adalah sebuah kerajaan dengan ibukota yang berpindah-pindah. Mereka tidak menetap di satu wilayah saja. Sejalan dengan itu, Nugroho Notosusanto dan para peneliti sejarah, dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid II, juga menyebut Galuh sebagai pusat kerajaan yang berpindah.
“… maka nama Galuh, Pakuan Pajajaran, atau Pajajaran kemungkinan besar adalah nama pusat kerajaan yang telah mengalami perpindahan beberapa kali,” tulis Notosusanto.
Hasil penelusuran Notosusanto juga mendapati bahwa secara umum kerajaan di Jawa bagian barat, selepas runtuhnya kekuasaan Tarumanegara, hanya ada satu sebutan, yakni Sunda. Namun nama tersebut tidak terikat oleh satu kerajaan semata. Informasi itu didapat dari berbagai sumber, mulai dari prasasti, naskah, catatan perjalanan, dan keterangan bangsa asing yang pernah mengunjungi Tatar Sunda.
Prasasti tertua yang mengungkap hal tersebut adalah prasasti Rakryan Juru Pangambat, berangka tahun 932 Masehi, ditemukan di Desa Kebon Kopi, Bogor. Prasasti lainnya ada Sang Hyang Tapak dan Sang Hyang Tapak II, berangka tahun 1030 Masehi. Sedangkan Carita Parahiyangan (akhir abad ke-16) menyebut Sunda sebagai nama kawasan. Berita Cina, dalam Nusantara dalam Catatan Tionghoa, pada zaman dinasti Ming juga menyebut adanya penguasa bernama Sun-la.
“Dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah Jawa Barat sebenarnya umum dikenal dengan nama Sunda. Sedang nama-nama lain yang berhubungan juga dengan daerah ini adalah nama pusat kerajaan atau ibukota. Misalnya Galuh yang berkali-kali disebutkan dalan Carita Parahiyangan,” ungkap Notosusanto.
Baca juga: Pemimpin Ideal ala Sunda
Sementara sejarawan Sunda Nina H. Lubis dalam Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat, mengungkapkan jika penyebutan nama kerajaan di dalam sumber sejarah bisa saja berubah-ubah. Terutama karena adanya kebiasaan dari negara-negara di Asia Tenggara untuk menyebut nama kerajaan dengan nama ibukotanya.
“Jadi kalau sebuah sumber menyebut nama kerajaan Galuh, itu bisa berarti kerajaan Sunda yang beribukota di Galuh,” ucapnya.
Berdirinya Kerajaan Galuh
Untuk membuktikan secara historis kapan kerajaan Galuh berdiri, keberadaan prasasti dan berita-berita sezaman amat penting. Ada beberapa prasasti yang memuat informasi mengenai Galuh, meski sebagian ditemukan tanpa penjelasan tentang lokasi dan waktunya. Dalam prasasti berangka tahun 910, seorang raja bernama Balitung disebut sebagai “Rakai Galuh”. Dalam prasasti Siman, berangka tahun 943, terdapat nama Galuh yang berkuasa atas sebuah wilayah.
Sementara pada naskah Carita Parahiyangan, dalam Carita Parahiyangan: Naskah Tititlar Karuhun Urang Sunda abad ka-16, kisah tentang kerajaan Galuh dimulai ketika era politik kerajaan Tarumanegara di Tatar Sunda berakhir. Ketika para penguasa bekas Tarumanegara mendirikan Sunda, beberapa orang menolak bergabung. Di bawah pimpinan Wretikendayun, mereka pun akhirnya mendirikan kerajaan yang kemudian berpusat di Galuh (Ciamis) pada abad ke-7.
Baca juga: Sanghyang Siksa Kandang Karesian, Pedoman Masyarakat Sunda
Menurut sejarawan Sunda Budimansyah, Wretikendayun dan penerus kerajaan Tarumanegara, Trarusbawa, sepakat membagi wilayah Tatar Sunda menjadi dua bagian dengan batas kekuasaan di Sungai Citarum. Hal itu dilakukan untuk menghindarkan kedua kerajaan itu dari pertikaian dan kepentingan politik lainnya.
“Citarum ke arah timur, sampai Ciserayu di selatan dan Cipamali di utara, menjadi wilayah kerajaan Galuh. Lalu dari Citarum ke arah barat menjadi wilayah kerajaan Sunda. Jadi Galuh dan Sunda (Pakuan Pajajaran) lahir secara bersamaan,” ucap Budiansyah kepada Historia.
Di dalam naskah Carita Parahiyangan juga diceritakan tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Galuh. Termasuk intrik yang terjadi antara para penguasa Galuh. Seperti cerita tentang Raja Sena, penguasa ke-4 Galuh yang dikalahkan oleh Rahyang Purbasora, saudaranya sendiri. Akibatnya Sena diasingkan ke Gunung Merapi bersama keluarganya. Beberapa tahun kemudian penerus Sena, Sanjaya, berhasil membalaskan dendam pendahulunya.
Nama Galuh sebagai pusat kerajaan disebut berkali-kali dalam Carita Parahiyangan. Nama-nama tempat yang disebutkan di naskah ini juga umumnya terletak di Jawa Barat bagian timur, yang merupakan wilayah Galuh sesuai perjanjian dengan penerus Tarumanegara. Jadi, kata Nina, dapat disimpulkan bahwa pada abad ke-8 M pernah ada Raja Sanjaya yang berkuasa di Galuh.
Baca juga: Kondisi Perbatasan Sunda dan Jawa